Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meluncurkan layanan pengaduan “Lapor Mas Wapres” untuk seluruh warga Indonesia.
Melalui akun Instagram pribadinya, Gibran mengumumkan bahwa mulai hari ini, Senin (11/11/2024), masyarakat dapat langsung membuat laporan pengaduan dengan datang ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih No.14, Jakarta Pusat.
Layanan ini akan dibuka dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 14.00. Selain datang langsung ke Istana, masyarakat juga dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 08111-704-2207.
Layanan pengaduan yang diinisiasi oleh Wapres Gibran tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang menyambut baik gagasan ini, sementara yang lain mengungkapkan keraguan bahwa ide pengaduan masyarakat melalui WhatsApp kurang efektif.
Netizen dengan akun X @MardaniJgMw menyatakan keraguannya terkait layanan pengaduan ini.
“Bantu UP temen-temen. Gua penasaran, emang pelayanan aduan masyarakat lewat WhatsApp beneran efektif ya? Gua ragu kalau ngutak-ngatik soal fitur minim, keamanan data, terus gimana cara penyaringan dan prioritasnya?” tulisnya pada Senin (11/11/2024).
Akun tersebut mempertanyakan mengapa tidak menggunakan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, yang dianggap lebih efektif untuk menyampaikan laporan aduan secara langsung maupun melalui platform digital.
“FYI aja, kalau di aplikasi JAKI kita bisa pantau prosesnya dari awal sampai akhir. Dan juga bisa muncul di notifikasi HP setiap updatenya,” ungkapnya.
Laporan pengaduan melalui WhatsApp juga berpotensi tidak menyimpan pesan secara detail, sehingga informasi penting bisa hilang.
“Tambahan guys. Gua ragu sama aduan masyarakat lewat WhatsApp seperti ini. Soalnya, tiap kali pakai JAKI, foto laporan harus mengaktifkan “save location” di kamera. Tapi kalau kirim via WhatsApp, foto/video pasti kena kompres, lalu info “date” & “location”-nya hilang,” tegasnya.
Unggahan akun tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian netizen lainnya.
“Dikira wapres tuh sama kayak customer service kah, udah gak paham lagi deh sama cara berpikirnya,” kata akun @cizn***.
“Kalau ada ginian ada beberapa kemungkinan sih, emang buat naikin elektabilitas atau berarti ketidakmampuan dia manage bawahannya. Ini juga bakal ngerusak legitimasi DPR yang jadi wakil rakyat, mending bubarin majelis rendah aja,” ujar akun @zuhh**.
“Artinya, dia belum faham pengelolaan pemerintahan dalam skala nasional. Bukannya membantu Presiden untuk mendorong efektivitas kementerian dan birokrasi, melainkan mengambil peran mikro yang tidak sepadan dengan jabatan wapres. Apa lagi tujuannya selain untuk gimmick dan pencitraan,” kata akun @Aidu***.
Kontributor : Rizka Utami
