Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, memberikan teguran kepada Menteri Desa Yandri Susanto.
Teguran ini disampaikan Mahfud MD melalui cuitan di X pada Selasa (22/10/2024), meskipun Yandri Susanto baru menjabat selama dua hari.
Masalah berawal dari surat undangan yang diduga dikeluarkan oleh Yandri Susanto.
“Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah ini dari menteri, maka ini keliru,” tegas Mahfud, yang merupakan guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Dalam surat yang diedarkan pada Senin (21/10/2024), terdapat undangan untuk merayakan Hari Santri serta memperingati hari wafatnya ibunda Yandri Susanto.
Surat tersebut ditujukan kepada pejabat desa di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, mulai dari kepala desa hingga kader PKK.
Hal yang menjadi sorotan Mahfud MD adalah struktur surat undangan tersebut. Menurutnya, Yandri seharusnya tidak mencantumkan nama kementerian karena surat tersebut berkaitan dengan urusan pribadi.
“Acara keluarga seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes,” kritik Mahfud.
“Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya, hati-hati,” tambahnya.
Kolom komentar cuitan ini pun dipenuhi kritik terhadap tindakan Yandri Susanto.
“Jika benar, tindakan ini sudah mengarah pada pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai pejabat, memisahkan urusan pribadi dari jabatan adalah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat,” komentar seorang warganet.
“Maklum, jabatan baru. Jadi harus dipamerkan ke semua orang, bahkan dalam acara pribadi dan bukan agenda kementerian,” sindir pengguna lain.
“Jelas menggunakan anggaran kementerian, dong. Mumpung lagi menjabat sebagai menteri,” dugaan warganet lainnya.
