Yasmin Nur baru-baru ini menjadi sorotan publik, terutama di platform X. Perempuan ini diduga merupakan staf khusus presiden, dan jejak digitalnya menuai perhatian negatif.
Melalui media sosial, Yasmin secara terbuka mengaku pernah memenjarakan orang dengan mudah. Ia bahkan berencana melakukannya lagi ketika bersitegang dengan orang lain.
“Laporin Bareskrim enggak yah. Udah pernah sih menjarain orang, kasihan banget tapi habis gitu nasib-nasib mereka yang kena opsus,” tulis Yasmin Nur dengan percaya diri di media sosial.
Apa yang diucapkannya tentu saja membawa kemarahan publik. Terlebih lagi, dia membawa-bawa masalah operasi khusus yang seharusnya tidak disalahgunakan untuk urusan pribadi.
“Pak @jokowi, ini benar akun @yasminsakti yakni asisten stafsus Anda? Ini beneran bisa request ke Bareskrim @DivHumas_Polri untuk bikin operasi khusus menjarain orang-orang yang dia pengin? Opsus itu maksudnya operasi khusus? Serius nih, pajak rakyat buat bayar modelan begini?” tulis seorang warganet terkait Yasmin Nur.
Pada unggahan lain yang dibagikan oleh akun X @ffikri***, terungkap gaji yang diperoleh oleh Yasmin Nur, yang kini disebut sebagai Stafsus presiden yang bermasalah.
Yasmin sendiri disebut memiliki jabatan sebagai asisten dari Stafsus yang utama. Meskipun hanya asisten, gaji yang diterima oleh Yasmin Nur bisa mencapai angka Rp32,5 juta.
Sementara itu, Stafsus yang berada di posisi lebih tinggi dapat menerima gaji mencapai Rp51 juta. Ditambah dengan dua bawahan lainnya, yaitu wakil sekretaris pribadi presiden dengan gaji Rp36,5 juta dan pembantu asisten dengan gaji Rp19,5 juta.
Data tersebut kemudian digunakan oleh pengguna X untuk menghitung berapa banyak uang yang dikeluarkan negara untuk menggaji para asisten tersebut.
“Kalau pakai hitungan satu orang dua asisten, satu asisten punya dua asisten lagi. Tiap bulan negara keluar kurang lebih Rp245 juta untuk gaji pokok satu tim. Bayangin stafsus milenial aja ada tujuh. Tiap bulan negara keluar Rp1 miliar lebih buat gaji orang-orang yang belum tentu dibutuhkan ini,” kritik pemilik akun @ffikria***.
Selanjutnya, warganet dibuat ragu mengenai posisi asisten stafsus yang dianggap diperlukan atau bahkan sebaliknya.
“Emang enggak dibutuhin, bukan belum tentu. Enggak efektif dan kompeten aja mereka sampai harus menambah tim untuk membuat dan merancang kebijakan,” komentar seorang warganet.
“Bener-bener, negara cuma buat pejabat doang,” komentar warganet lainnya.
Ada pula yang membandingkan dengan gaji para guru dan dosen, yang dianggap lebih berguna bagi bangsa.
“Padahal tidak ada kontribusinya, tapi gajinya lebih besar dibandingkan guru dan dosen,” sindir warganet lainnya.
